Ayudwie's Blog











{October 24, 2010}   Bank Indonesia, riwayatmu dulu…

Perjalanan sejarah Bank Indonesia amatlah panjang dan berliku-liku, namun secara singkat dapatlah kita lihat bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, lahir pada 1 Juli 1953. Kelahiran Bank Indonesia ini didasarkan pada UU Pokok Bank Indonesia atau UU No 11 Tahun 1953, hampir delapan tahun sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Lahirnya Bank Indonesia ini merupakan hasil nasionalisasi dari De Javasche Bank, sebuah bank Belanda yang pada masa kolonial diberi tugas oleh pemerintah Belanda sebagai bank sirkulasi di Hindia Belanda. Jadi, riwayatnya dulu, De Javasche Bank inilah yang menjadi cikal bakal dari lahirnya Bank Indonesia.

Kalau melihat dari usia De Javasche Banknya sendiri yang sudah 180 tahun, karena didirikan pada tahun 1828 dan dahulu berfungsi sebagai bank sirkulasi selain juga melakukan kegiatan komersial. De Javasche Bank kemudian ditetapkan menjadi bank sentral pada tahun 1949 berdasarkan hasil Konperensi Meja Bundar.

Narnun sebagai Bank Sentral saat itu, De Javasche Bank juga tetap melakukan kegiatan komersial. Pada tahun 1953. De Javasche Bank dinasionalisasi menjadi BANK INDONESIA yang juga ditetapkan sebagai Bank Sentral. Tapi, seperti juga sebelumnya, Bank Indonesia juga tetap melakukan kegiatan komersial.

Dengan peran ganda yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada masa itu tentu saja mengakibatkan perkembangan moneter yang tidak sehat bagi perkembangan perekonomian. Atas dasar keadaan tersebut, pada tahun 1968 melalui UU No 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, peran Bank Indonesia diubah lagi dan didudukkan

secara murni sebagai Bank Sentral.

Hal ini berarti Bank Indonesia tidak melakukan kegiatan komersial lagi selain menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Dalam perkembangan selanjutnya, UU No. 13 Tahun 1968 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi.

Beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut dalam kenyataannya belum memberikan jaminan yang cukup untuk terselenggaranya fungsi suatu bank sentral yang independen. Penetapan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai pembantu Pemerintah misalnya, membuka peluang terjadinya campur tangan dari pihak luar yang pada gilirannya menyebabkan kebijakan yang diambil menjadi kurang bahkan tidak efektif.

Dengan latar belakang tersebut, maka pada tanggal 17 Mei 2000 lahirlah Undang undang No. 23 Tahun 1999 sebagai pengganti UU No. 13 Tahun 1968 yang

memberikan status dan kedudukan kepada Bank Indonesia sebagai suatu bank sentral yang independen dan bebas dari campur tangan pihak luar termasuk Pemerintah.

Tugas Bank Indonesia

Tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugas utama dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral adalah :

Pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam kaitannya dengan tugas ini, Bank Indonesia juga memiliki tugas yang hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia dengan mencetak uang, mengedarkan serta mengatur jumlah uang beredar. Di sini Bank Indonesia memiliki hak tunggal dalam mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Bank Indonesia harus tetap menjaga uang selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, dalam komposisi pecahan yang sesuai, pada waktu yang tepat, dan dalam kondisi yang baik sesuai dengan kebutuhan.

Ketiga, Bank Indonesia juga berfungsi mengembangkan sistem perbankan dan sistem perkreditan yang sehat dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan.

Hubungan BI dengan Pemerintah

Bank Indonesia menjalin hubungan dengan Pemerintah, baik dalam rangka koordinasi kebijakan maupun hubungan kerja operasional. Untuk koordinasi kebijakan, Bank Indonesia dan Pemerintah mengarahkan agar kebijakan yang menjadi kewenangan masing-masing dapat saling sinergis dalam rangka mencapai sasaran ekonomi makro. Dalam menetapkan sasaran laju inflasi, memelihara Stabilitas Sistem Keuangan, menerbitkan Surat Utang Negara (SUN), atau penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), misalnya Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Selain itu, BI juga menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai informasi bagi Pemerintah. Di lain pihak, Pemerintah juga dapat menghadiri Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Dalam hubungan kerja operasional, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah, menatausahakan seluruh rekening pemerintah, dan membantu Pemerintah dalam urusan pinjaman luar negeri.

Hubungan BI dengan Masyarakat

Selain dituntut untuk dapat melaksanakan tugas-tugas utamanya tersebut, BI juga diminta untuk tetap memiliki kepedulian terhadap lingkungan (komunitas) sebagai wujud corporate social responsibility-nya. Kepedulian kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas.

Kesadaran tentang pentingnya mempraktikan CSR ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan stakeholders. CSR BI ini selain wujud penerapan prinsip Good Corporate Governance juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan Millenium Goals Development, salah satu diantaranya pengurangan angka kemiskinan menjadi setengah pada tahun 2015 dari sekitar 1,3 miliar sekarang ini melalui CSR dengan konsentrasi UMKM, peningkatan taraf pendidikan masyarakat melaui CSR dengan konsentrasi edukasi dan pelestarian kuantitas dan kualitas lingkungan melalui CSR dengan konsentrasi lingkungan.  CSR BI merupakan tanggung jawab Bank Indonesia untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan harapan stakeholders sehubungan dengan isu-isu etika, sosial, pendidikan dan lingkungan disamping ekonomi.

Hubungan BI dengan Perbankan

Tugas Bank Indonesia adalah mengarahkan bagaimana agar tercipta perbankan yang sehat serta bermanfaat bagi perekonomian masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung (on site supervision) maupun tak langsung (off-site supervision). Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank. Sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap system keuangan dan perekonomian Indonesia setelah terjadinya krisis, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menempuh langkah restrukturisasi perbankan yang komprehensif sejak tahun 1998.

Hubungan Kerjasama BI dengan Luar Negeri

BI menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga internasional yang diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun Pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, moneter, maupun perbankan.

Keanggotaan Bank Indonesia di lembaga dan forum internasional atas nama Bank Indonesia sendiri antara lain:

1.      The South East Asian Central Banks Research and Training Centre (SEACEN Centre).

2.      The South East Asian, New Zealand, and Australia Forum of  Banking Supervision (SEANZA).

3.      The Executive’ Meeting of East Asian and Pacific Central Banks (EMEAP).

4.       ASEAN Central Bank Forum (ACBF).

5.      Bank for International Settlement (BIS).

Keanggotaan Bank Indonesia mewakili pemerintah Republik Indonesia antara lain:

1.      Association of South East Asian Nations (ASEAN).

2.      ASEAN+3 (ASEAN + Cina, Jepang dan Korea).

3.      Asia Pacific Economic Cooperation (APEC).

4.      Manila Framework Group (MFG).

5.      Asia-Europe Meeting (ASEM).

6.      Islamic Development Bank (IDB).

7.      International Monetary Found (IMF).

8.      World Bank termasuk keanggotaan di Intenational Bank of     Reconstruction and Development (IBRD), International Development Association (IDA) dan International Finance Cooperatioan (IFC), serta Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

9.      World Trade Organization (WTO).

10.    Intergovernmental Group of 20 (G20)

11.    Intergovernmental Group of 15 (G15, observer).

12.    Intergovernmental Group of 24 (G24, observer).

Akuntabilitas dan Transparansi

Bank Indonesia terus berupaya mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas baik dalam pelaksanaan tugas pokok maupun pengelolaan sumber daya.

Dalam rangka transparansi publik, Bank Indonesia menyediakan website http://www.bi.go.id dan menyelenggarakan konferensi pers atau mengirimkan siaran pers ke media massa. Masih dalam rangka transparansi, Bank Indonesia terus meningkatkan interaksi dan keterbukaan dengan pihak eksternal manakala mencari masukan untuk menetapkan kebijakankebijakannya. Bank Indonesia juga menerima kunjungan dari berbagai instansi dalam rangka diskusi mengenai kondisi perkenonomian terkini dan kebijakan Bank Indonesia. Gerainfo, Museum Bank Indonesia, dan Perpustakaan Bank Indonesia juga senantiasa terbuka melayani masyarakat yang ingin mencari informasi mengenai Bank Indonesia dan tugas-tugasnya.

Dalam rangka akuntabilitas, Dewan Gubernur senantiasa menempatkan forum rapat dengan DPR-RI sebagai sarana untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta menerima masukan dari para wakil rakyat. Bank Indonesia juga menyampaikan laporan kepada DPR-RI yang menjelaskan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta rencana kebijakan, sasaran, dan langkah-langkah pelaksanaan tugas di tahun mendatang. Pada gilirannya, laporan dimaksud akan menjadi bahan pertimbangan DPR-RI dalam menilai kinerja Bank Indonesia dan Dewan Gubernur. Dalam rangka informasi, laporan yang sama juga disampaikan kepada Pemerintah dan dipublikasikan di media massa serta Berita Negara.

Guna membantu DPR-RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia, UU Bank Indonesia telah menetapkan pembentuan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). BSBI beranggotakan lima orang yang dipiliholeh DPR-RI dan diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Tugas BSBI mencakup telaahan atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia, anggaran operasional dan anggaran investasi, serta prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset Bank Indonesia. BSBI menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada DPR-RI secara triwulanan atau setiap waktu diminta oleh DPR-RI.

Sementara itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban anggaran, Bank Indonesia mengumumkan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan-RI serta Neraca Keuangan Mingguan dalam Berita Negara RI dan dipublikasikan di website Bank Indonesia.

Sistem Pembayaran

BI adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN. Sebagai otoritas moneter, bank sentral berhak menetapkan dan memberlakukan kebijakan SPN. Selain itu, BI juga memiliki kewenangan memeberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan (oversight) atas SPN. Menyadari kelancaran SPN yang bersifat penting secara sistem (systemically important), bank sentral memandang perlu menyelenggarakan sistem settlement antar bank melalui infrastruktur BI-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).

Selain itu masih ada tugas BI dalam SPN, misalnya, peran sebagai penyelenggara sistem kliring antarbank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. Bank sentral juga adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah. BI juga berhak mencabut, menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran.

Berbekal kewenangan itu, BI pun menetapkan sejumlah kebijakan dari komponen SPN ini. Misalnya, alat pembayaran apa yang boleh dipergunakan di Indonesia. BI juga menentukan standar alat-alat pembayaran tadi serta pihak-pihak yang dapat menerbitkan dan/atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. BI juga berhak menetapkan lembaga-lembaga yang dapat menyelenggarakan sistem pembayaran. Ambil contoh, sistem kliring atau transfer dana, baik suatu sistem utuh atau hanya bagian dari sistem saja. Bank sentral juga memiliki kewenangan menunjuk lembaga yang bisa menyelenggarakan sistem settlement. Pada akhirnya BI juga mesti menetapkan kebijakan terkait pengendalian risiko, efisiensi serta tata kelola (governance) SPN.

Di sisi alat pembayaran tunai, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Terkait dengan peran BI dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar (clean money policy). Untuk mewujudkan clean money policy tersebut, pengelolaan pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan mulai dari pengeluaran uang, pengedaran uang, pencabutan dan penarikan uang sampai dengan pemusnahan uang.

Sebelum melakukan pengeluaran uang Rupiah, terlebih dahulu dilakukan perencanaan agar uang yang dikeluarkan memiliki kualitas yang baik sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Perencanaan yang dilakukan Bank Indonesia meliputi perencanaan pengeluaran emisi baru dengan mempertimbangkan tingkat pemalsuan, nilai intrinsik serta masa edar uang. Selain itu dilakukan pula perencanaan terhadap jumlah serta komposisi pecahan uang yang akan dicetak selama satu tahun kedepan. Berdasarkan perencanaan tersebut kemudian dilakukan pengadaan uang baik untuk pengeluaran uang emisi baru maupun pencetakan rutin terhadap uang emisi lama yang telah dikeluarkan.

Uang Rupiah yang telah dikeluarkan tadi kemudian didistribusikan atau diedarkan di seluruh wilayah melalui Kantor Bank Indonesia. Kebutuhan uang Rupiah di setiap kantor Bank Indonesia didasarkan pada jumlah persediaan, keperluan pembayaran, penukaran dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu. Kegitan distribusi dilakukan melalui sarana angkutan darat, laut dan udara. Untuk menjamin keamanan jalur distribusi senantiasa dilakukan baik melalui pengawalan yang memadai maupun dengan peningkatan sarana sistem monitoring.

Kegiatan pengedaran uang juga dilakukan melalui pelayanan kas kepada bank umum maupun masyarakat umum. Layanan kas kepada bank umum dilakukan melalui penerimaan setoran dan pembayaran uang Rupiah. Sedangkan kepada masyarakat dilakukan melalui penukaran secara langsung melalui loket-loket penukaran di seluruh kantor Bank Indonesia atau melalui kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan jasa penukaran uang kecil.

Lebih lanjut, kegiatan pengelolaan uang Rupiah yang dilakukan Bank Indonesia adalah pencabutan uang terhadap suatu pecahan dengan tahun emisi tertentu yang tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pencabutan uang dari peredaran dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisasi peredaran uang palsu serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan. Uang Rupiah yang dicabut tersebut dapat ditarik dengan cara menukarkan ke Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Sementara itu untuk menjaga menjaga kualitas uang Rupiah dalam kondisi yang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia melakukan kegiatan pemusnahan uang. Uang yang dimusnahkan tersebut adalah uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran, uang hasil cetak kurang sempurna dan uang yang sudah tidak layak edar. Kegiatan pemusnahan uang diatur melalui prosedur dan dilaksanakan oleh jasa pihak ketiga yang dengan pengawasan oleh tim Bank Indonesia (BI).



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

et cetera
%d bloggers like this: